Wilda Asmarini - Okezone

Andang tidak menampik maraknya kritik yang ditujukan kepada Angkasa Pura II.

VIVAnews - PT Angkasa Pura II akan melayangkan kasasi perkara kenaikan airport tax kepada Mahkamah Agung atas kekalahan di tingkat banding pada Juli 2010. Angkasa Pura II menilai kenaikan tarif airport tax itu tidak bisa dikembalikan lagi.

"Ini sedang dalam proses untuk kasasi. Saya belum tahu kapan akan diajukan," kata Manajer Humas PT Angkasa Pura II Bandara Soekarno-Hatta, Andang Santoso kepada VIVAnews, Rabu 8 September 2010.

Menurut Andang, keputusan menaikkan tarif airport tax untuk penerbangan domestik dari Rp 30 ribu menjadi Rp 40 ribu, dan penerbangan internasional dari Rp 100 ribu menjadi Rp 150 ribu, itu sudah melaui proses yang sangat panjang.

"Keputusan itu sudah mendapat restu. Tidak semudah itu mengembalikan ke awal. Ini sudah melalui proses yang panjang," kata dia lagi.

Andang tidak menampik maraknya kritik yang ditujukan kepada Angkasa Pura II. Bagi Angkasa Pura II kenaikan tarif airport tax yang berlaku sejak Maret 2009 itu juga semata-mata untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Andang menegaskan, kenaikan airport tax yang juga diikuti di sembilan bandara lainnya itu sudah mendapatkan persetujuan semua pihak.

"Kenaikan itu juga sudah menghitung dengan biaya produksi, perawatan, kenaikan listrik, juga BBM," ujar dia.

Kenaikan tarif ini merujuk Surat Menteri Perhubungan RI No PR 303/1/2/Phb 2009 tertanggal 15 Januari 2009 tentang Penyesuaian Tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara.

Kenaikan tarif ini berlaku untuk seluruh bandara yang dikelola Angkasa Pura II kecuali Bandara Polonia Medan untuk airport tax penerbangan internasional.

Pada September 2009, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memenangkan gugatan konsumen David Tobing kepada Angkasa Pura II dan Menteri Perhubungan. Angkasa Pura II memilih banding.

Tetapi, Pengadilan Tinggi DKI tetap menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan kini, Angkasa Pura II akan melakukan upaya kasasi agar kenaikan airport tax bisa kembali berlaku.

(ywn)
http://nasional.vivanews.com/news/read/176764-angkasa-pura-ii-kasasi-pembatalan-airport-tax

JAKARTA - Pemerintah rupanya punya sebutan baru untuk model ekonomi Indonesia. Hal tersebut, sesuai pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Menurut Menko Perekonomian Hatta Rajasa, konsep ekonomi Indonesia sekarang dinamakan ‘Jakarta Consensus’. Apa itu Jakarta Consensus?

Menurut Hatta adalah sebuah model perekonomian baru, di mana pasar menjadi bagian penting roda ekonomi, namun campur tangan pemerintah juga tidak bisa dilepaskan.

"Kalau Washington Consensus cirinya adalah ciri dari suatu free market, pasar yang bebas dimana hal-hal yang berkaitan dengan goverment intervention hampir tidak ada. Semua diserahkan kepada mekanisme pasar, garis besarnya begitu. Investment segala macam. Tapi sesungguhnya peranan pemerintah besar," jelas Hatta, saat ditemui wartawan, di Kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Rabu (8/9/2010).

Berbeda lagi dengan Beijing Consensus, Hatta menjelaskan, intervensi pemerintah dominasinya lebih besar terhadap mekanisme pasar.

China menjadi salah satu contoh negara yang menitikberatkan pada campur tangan pemerintah. "Kalau Beijing Consensus, itu semacam ada suatu state contensus. Jadi heavy kepada bagaimana negara, walaupun sebenarnya dia menganut kaidah pasar terbuka," paparnya.

Kalau Jakarta Consensus, itu ada di tengah, di mana mekanisme pasar itu perlu agar segala sesuatu efisien, tapi tidak semua diserahkan ke pasar. "Peranan pemerintah tetap perlu untuk perlindungan sosial yang lemah," ujarnya.

Dengan konsep baru seperti ini, menurut Hatta, tidak akan terlalu banyak terjadi distorsi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Bagi mereka yang tidak mampu, pemerintah tetap mampu mengintervensi untuk melindungi hak-hak seorang warga negara.

Dia mencontohkan bagaimana ketika harga bergejolak, pemerintah tetap bisa melakukan stabilisasi harga. Perlindungan sosial lain yang dilakukan pemerintah adalah seperti Jaminan Kesehatan, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan berbagai bentuk gelontoran dana untuk pemberdayaan masyarakat lain.

"Itulah yang disebut Jakarta Consensus. Pemerintah cukup memiliki peran dalam Pro Job, Pro Poor, Pro Growth,dan Pro Green. Ini semua kan beda dengan mekanisme pasar," kata dia.

Kapan Jakarta Consensus ini diwujudkan? Menurut Hatta, sistem ekonomi ini sedang berjalan di Indonesia. Penegasan Jakarta Consensus dilakukan karena setelah kegagalan krisis 2008 diketahui bahwa begitu liberal yang berlaku, unsur regulasi minim atau tidak ada ketatnya peranan negara atau pemerintah.

Pasar menjadi menggelembung atau tidak ada cukup untuk instrumen mengatur pasar "Akibatnya dampak krisis itu mendunia. Itu makanya perlu tangan pemerintah. Jadi selain visible hand ada juga invisible hand" tutur Hatta

(Ade)
http://economy.okezone.com/read/2010/09/08/20/371246/jakarta-consensus-konsep-ekonomi-ri-masa-kini

Perseroan mengantisipasi peluang pertumbuhan dengan menyelenggarakan analisis strategis.

VIVAnews - PT Matahari Putra Prima Tbk (MPPA) berencana untuk terus mengembangkan bisnis hypermarket. Perseroan menunjuk Merrill Lynch Pte Ltd untuk melakukan analisis strategis menyeluruh terhadap kegiatan bisnis perusahaan.

"Dalam semua keputusan bisnis kami, kepentingan seluruh pemegang saham adalah yang utama. Sebab itu, kami berkomitmen mengembangkan bisnis secara agresif, mempertahankan kepemimpinan pasar dan mencari peluang lain yang menguntungkan," kata Benjamin Mailool, presiden direktur Matahari Putra Prima dalam keterangan tertulis kepada VIVAnews di Jakarta, Selasa 7 September 2010.

Menurut Benjamin, setelah melakukan analis, sebagai pelopor compact hypermarket di Indonesia dengan model bisnis yang telah teruji, perseroan akan terus berfokus kepada bisnis ritel makanan. Di pasar ritel yang dinilai menarik ini, melalui fase berikutnya, ekspansi Hypermart adalah ke semua daerah di Indonesia.

Selain itu, dia menambahkan, perseroan akan streamline semua bisnis non-inti lainnya/bisnis non-hypermarket guna memastikan bahwa semua sumber daya Matahari dioptimalkan sepenuhnya untuk mendorong pertumbuhan bisnis Hypermart.

"Indonesia adalah negara berpotensi besar dan memiliki pertumbuhan pasar yang paling menarik secara global di antara negara berkembang lainnya," ujarnya.

Dia menjelaskan, Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia dengan segmen kelas menengah yang meningkat, ekonomi yang ditopang oleh basis konsumen yang kuat, daya beli yang terus meningkat, dan menghasilkan pertumbuhan ekonomi tahunan yang kokoh.

Hingga saat ini, ekonomi berbasis konsumen yang kuat ini telah mendorong pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) negara dan diprediksi terus tumbuh rata-rata 5,6 persen per tahun hingga 2014. Sedangkan PDB per kapita diperkirakan tumbuh sebesar CAGR (Compound Annual Growth Rate) 11,3 persen hingga 2014 dan akan melampaui batas US$3.000 pada 2012.

Ketua Harian Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Tutum Rahanta, menuturkan, industri hypermarket tumbuh pesat tahun ini, dengan total belanja ritel modern diprediksi mencapai Rp100 triliun.

Sebanyak Rp65 triliun merupakan belanja makanan dan sisanya non-makanan. Dari jumlah ini, hypermarket mengambil porsi 35 persen. Pertumbuhan hypermarket ini sejalan dengan pertumbuhan kota.

Pada Januari-Mei 2010, total pendapatan ritel moderen mencapai Rp44,6 triliun atau tumbuh sembilan persen. Pertumbuhan ini digerakkan oleh pemain besar yang mencetak pertumbuhan 18 persen.

Pendapatan kuartal tiga dan empat diprediksi akan terdongkrak dengan adanya Lebaran, sehingga total tahun ini ritel bisa tumbuh 12 sampai 15 persen.

Matahari terus melaju dalam gelombang pertumbuhan dengan pangsa pasar hypermarket yang meningkat dari 5,7 persen pada 2004 menjadi 25,8 persen pada 2009, dan tumbuh 18,2 persen (yoy) selama periode Januari-Mei 2010.

Untuk 2010 dan 2011, Matahari memproyeksikan Divisi Matahari Food Business (MFB), yang mengoperasikan Hypermart dan Foodmart akan mencapai total penjualan Rp7,5 triliun dan Rp9,8 triliun. Sedangkan laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi (EBITDA) mencapai Rp400 miliar dan Rp620 miliar untuk periode yang sama.

Antique
http://bisnis.vivanews.com/news/read/176628-matahari-besarkan-bisnis-hypermarket

Tagihan piutang itu semuanya masih bermasalah. Sulitnya menagih akibat tidak ada jaminan.

VIVAnews - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan mendata piutang 20 bank yang dilikuidasi saat krisis 1998 jumlahnya cukup besar. Menurut Menteri Keuangan Agus Martowardojo, nilai piutang tersebut mencapai Rp23 triliun.

Ia menuturkan, tagihan piutang itu semuanya masih bermasalah. Sulitnya menagih akibat tidak adanya jaminan. "Ke 20-an bank itu tagihannya belum diselesaikan, karena sudah tidak ada jaminannya," kata Agus di kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Rabu 8 September 2010.

Berdasarkan data yang ada di Kemenkeu, sesuai Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2009 (audited), aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) nilainya sekitar Rp28,5 triliun.

Aset ini terdiri atas surat berharga, baik itu surat berharga treasury, surat berharga non treasury, surat berharga terkait penyelesaian kewajiban pemegang saham (PKPS), penyertaan di bank lainnya, penyertaan nonbank, pinjaman yang diberikan ke BPPN, serta enam daftar jenis aset lainnya.

Agus mengatakan bahwa piutang atas bank-bank yang dilikuidasi eks BPPN itu secara rutin terus ditindaklanjuti perkembangannya oleh pemerintah. "Kalau 20 bank dalam likuidasi itu atau sedang dalam tagihan pemegang saham, itu saya sudah lihat dan terus diupayakan untuk diperoleh," kata Agus.

Pemerintah, dia melanjutkan, terus mengusahakan penagihan agar setiap orang bisa belajar dari mahalnya upaya perbaikan industri keuangan dan perbankan pada 1998.

(art)

http://bisnis.vivanews.com/news/read/176717-tagihan-20-bank-eks-krisis-1998-capai-rp23-t

TEMPO Interaktif, Jakarta - PT Bank Mandiri Tbk persiapkan Rp 12-15 triliun untuk kredit di sektor minyak dan gas bumi. Bank Mandiri juga sediakan fasilitas paying agent dan manajemen investasi.

"Komitmen Bank Mandiri untuk sektor oil dan gas, mungkin sekurangnya ada Rp 12-15 Triliun saat ini," ujar Wakil Direktur Utama Riswandini pada wartawan di Plasa Mandiri, kemarin (7/9).

Ris melanjutkan, itu limit alias batas kredit yang ditargetkan mengalir ke sektor minyak bumi dan gas.  Bank Mandiri bakal menjajaki lagi perusahaan lain, ihwal penyaluran kredit.

Medco, Conoco Philips, dan Chevron sudah bergabung dalam program penyaluran kredit Bank Mandiri ini. Namun, Ris mengingatkan, Bank Mandiri cukup teliti memilih partner penyaluran kreditnya. "Jadi kita pilih mana yang akan memberikan manfaat terbaik," katanya. Ini, katanya lagi, untuk menjaga kualitas kredit.

Selain penyaluran kredit, Bank Mandiri juga menawarkan fasilitas Paying Agent dan Invest Management. "Paying Agent itu adalah fasilitas yang disediakan bank untuk menunjang kebutuhan kegiatan usaha mereka," ujar Ris.

Sebab, katanya, dalam perjanjian pengelolaan blok sendiri, salah satu syaratnya adalah keberadaan paying agent. "Paying Agent ini membantu penyaluran hasil penjuakan dari gas kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan," katanya.

Bank Mandiri  berdasar instruksi dari perusahaan yang bersangkutan, akan membagi dana dari pihak-pihak yang bersangkutan.

Dari program paying agent sendiri, kata Ris, Bank Mandiri bakal menambah Dana Pihak Ketiga yang cukup signifikan. Meski enggan menyebut angka pastinya, namun penambahan DPK ini diharapkannya bisa menambah dana penyaluran kredit lainnya.

FEBRIANA FIRDAUS
http://tempointeraktif.com/hg/bisnis/2010/09/08/brk,20100908-277273,id.html

INILAH.COM, Jakarta - Produksi TBS PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI) dalam 8 bulan pertama 2010 mencapai 2,63 juta ton atau turun 6,8% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Hal ini disampaikan manajemen Perseroan dalam ‘Investor Bulletin’ edisi September 2010 seperti disampaikan ke BEI, Rabu (8/9). Dijelaskan dari julah tersebut, sebesar 43,1% berasal dari wilayah Sumatera, sementara di wilayah Kalimantan sebesar 24,4% dan Sulawesi 20,5%.

Sedangkan untuk produksi TBS AALI yang diproses sampai dengan bulan Agustus 2010 ini juga turun sebesar 5,2% menjadi 2,93 juta ton. Sebanyak 70,1% di antaranyamerupakan produksi TBS dari kebun inti, sementara sisanya dari plasma dan pihak ketiga sebesar 29,9%. Penurunan TBS tersebut, berdampak pada turunnya produksi CPO AALI Januari-Agustus 2010 menjadi 674.856 ton, turun 4,6% dibandingkan periode yang sama tahun 2009 sebesar 707.143 ton. Begitu pula dengan produksi kernel AALI turun sebesar 4,7%, menjadi 145.268 ton dari sebelumnya sebesar 152.499 ton.

[cms]

http://www.inilah.com/news/read/ekonomi/2010/09/08/808081/produksi-tbs-aali-turun-68-per-agustus-2010/

Permintaan ini agar iklim investasi di Indonesia menjadi lebih menarik.

VIVAnews - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengusulkan agar Pajak Penghasilan (PPh) Badan - Perusahaan yang berlaku saat ini diturunkan dari 25 persen menjadi 16 persen. Permintaan ini agar iklim investasi di Indonesia menjadi lebih menarik. Pasalnya, PPh Badan di Indonesia jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara tetangga.

Pelaksana Tugas Ketua Umum Kadin Adi Putra Tahir mengatakan, penurunan PPh Badan minimal setara dengan negara tetangga, yaitu 16 persen. Hal ini harus dilakukan untuk menarik dana-dana investasi yang ngendon di Singapura dan Hong Kong.

“Minimal sama dengan Hong Kong dan Singapura,” kata Adi di Jakarta, Senin 6 September 2010.

Menurut Adi, menurunkan pajak dapat membuat penerimaan pajak lebih besar. Mungkin untuk tahun pertama akan terjadi penurunan, namun untuk tahun-tahun berikutnya penerimaan akan meningkat seiring banyaknya investasi. “Teorinya kalau kita turunkan pajak, maka kita akan terima lebih besar,” katanya.

Selain penurunan PPh Badan, Kadin juga meminta agar pemerintah menghapuskan pajak ganda yang berlaku saat pembagian dividen. Saat ini pembagian dividen dikenakan PPh Badan perusahaan sebesar 25 persen dan pajak dividen sebesar 10 persen.

Menurut Adi, jika pajak dividen dihapus, maka akan lebih menarik investor. Saat ini yang terjadi dividen yang dibagikan akan disimpan di bank dan disalurkan menjadi kredit, ini supaya menghindari pajak. “Orang dan perusahaan yang meminjami kredit kan tidak terkena pajak,” jelasnya.

Selain itu, selepas Lebaran Kadin akan bertemu dengan Gubernur Bank Indonesia untuk membahas suku bunga kredit yang masih tinggi. Idealnya menurut Kadin, bunga kredit tidak lebih dari 4 persen dari dana deposito. “Saat ini bunga kredit masih 7-8 persen di atas bunga deposito,” katanya.

Hadi Suprapto, Iwan Kurniawan
http://bisnis.vivanews.com/news/read/176407-kadin-minta-pph-badan-turun

Data-data yang masuk melalui early warning system saat ini baru diproses.

VIVAnews - Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengakui sistem peringatan dini (early warning system) dan NSW (national single window) yang dirancang pemerintah belum berjalan secara baik.

Data-data yang masuk melalui early warning system saat ini baru diproses dan protokolnya baru akan dibuat. Agus berjanji akan segera memproses protokol itu sesegera mungkin.

"Setelah puasa, kami akan terbitkan metodologinya untuk early warning system," kata dia di kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Rabu 8 September 2010.

Sedangkan NSW yang dijanjikan sebagai portal pengatur kegiatan importir diakuinya juga belum efektif. "Tahap awal memang masih trial, baru meliputi importir terbatas," ujar Agus.

Namun, menurut Agus, respons Direktorat Jenderal Bea Cukai sebagai pengontrol kegiatan importir ini sebenarnya sudah cukup baik. "Hanya kalau di importir atau eksportir terasa efisiensinya (kurang), itu memang harus kami lihat lagi," katanya.

Seperti diketahui, Menteri Perindustrian MS Hidayat meminta kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian Perdagangan, serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menjalankan sistem peringatan dini jika impor barang melebihi 40 persen. Sayangnya early warning sistem ini dianggap belum efektif.

"Kalau jalan, sebelum ‘banjir’ impor, kami bisa melakukan antisipasi. Saya mempertanyakan mengapa tidak seperti berfungsi (early warning systemnya),'’ kata MS Hidayat belum lama ini.

Menurut Hidayat, produk impor makanan dan minuman yang masuk ke Indonesia saat ini sebagian besar merupakan produk ilegal yang tidak membayar pajak.

Memasuki Lebaran, intensitas produk makanan dan minuman impor ilegal semakin tinggi. Jika tidak diwaspadai, produk ilegal itu akan menguasai pasar domestik.

Dia menuturkan, seharusnya Kementerian Perdagangan, BPOM, dan Bea Cukai memperketat pengawasan masuknya makanan dan minuman ilegal. Sebenarnya, impor makanan dan minuman tidak diperlukan karena Indonesia dapat membuat produk tersebut.

Menperin mendapatkan laporan dari pengusaha bahwa makanan dan minuman impor yang tidak memiliki label bahasa Indonesia adalah ilegal. Untuk itu, Hidayat akan mengecek langsung laporan tentang impor barang konsumsi ilegal itu. Consumer goods yang masuk kebanyakan menggunakan proses yang tidak sesuai prosedur.

"Saya harap Bea Cukai menerapkan prosedur cukai single window, tanpa ada pengecualian," ujarnya.

Sejak enam bulan lalu, Hidayat sudah memperingatkan bahaya impor barang. Hal itu merupakan gejala awal deindustrialisasi dan mesti disikapi. "Saya meminta untuk melindungi pasar domestik dari produk consumer goods," katanya.

Sebelumnya, data Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyebutkan impor makanan dan minuman melonjak dari tahun sebelumnya hingga 70 persen pada semester I-2010. Lonjakan impor terbanyak dikuasai produk biskuit sekitar 1.100 persen yang didatangkan dari Malaysia, Thailand, Rusia, dan China.

(art)

http://bisnis.vivanews.com/news/read/176729-menkeu–sistem-peringatan-dini-belum-jalan

Rheza Andhika Pamungkas - Okezone